POSBI.OR.ID – Kupang, NTT : Ketua Umum Perkumpulan Orang Same Bajau Indonesia (POSBI), Erni Bajau, melakukan kunjungan langsung ke Pulau Kera, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam rangka investigasi dan dukungan moral terhadap masyarakat Pulau Kera yang terancam direlokasi oleh pemerintah daerah.
Kunjungan yang berlangsung sejak tanggal 12/05/2025 selama 4 hari ini, bertujuan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat, menggali fakta di lapangan, serta menyuarakan keberatan atas rencana relokasi yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan dan hak masyarakat adat setempat.
“Warga Pulau Kera memiliki hak untuk tinggal di tanah leluhurnya. Rencana relokasi ini bukan hanya persoalan teknis, tapi menyangkut identitas, budaya, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” tegas Erni Bajau di hadapan warga Pulau Kera dan sejumlah tokoh adat, juga dihadiri oleh: 10 orang Tim Kuasa Hukum Pulau Kera; Ketua DPAC POSBI Pulau Kera, Muh. Syukur (Nopri), Ketua RW Pulau Kera, Hamdan Saba; Imam Kampung, Abdul Rasyid; KeturunanlLeluluhur penghuni pertama Pulau Kera, H. Abdullah Jumila.
Dalam dialog terbuka yang digelar di tengah kampung, warga menyampaikan kekhawatiran mereka tentang masa depan tempat tinggal, pendidikan anak-anak, serta akses terhadap laut yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan mereka.
POSBI mengecam segala bentuk penggusuran yang tidak melalui proses dialog partisipatif, serta mendesak Bupati Kupang dan pemerintah daerah untuk membuka ruang musyawarah, membatalkan agenda relokasi, dan mempertimbangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia serta keadilan sosial.
“Kami akan mengawal proses ini hingga tuntas. Masyarakat Pulau Kera tidak boleh dikorbankan atas nama pembangunan, alasan hidup layak yang hanya jadi propaganda untuk kepentingan bisnis yang tidak melibatkan mereka sebagai subjek,” tambah Erni Bajau.
POSBI berkomitmen untuk bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga advokasi, dan jaringan nasional untuk memastikan warga Pulau Kera mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan.
