Karena Corona, Penghapusan UN Jadi Lebih Cepat Setahun

Prabu Siliwangi

Penulis : Prabu Siliwangi

Jakarata-Ujian Nasional (UN) memang sudah direncanakan diganti formatnya pada 2021, sedianya UN tahun ini akan menjadi yang terakhir. Namun, akibat pandemi virus Corona, UN 2020 ditiadakan. Penghapusan UN menjadi lebih cepat setahun.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tahun lalu sudah memastikan bahwa ujian nasional akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter pada 2021. Siswa yang telah belajar untuk UN 2020 tidak perlu khawatir karena formatnya belum berubah. 2020 akan jadi UN yang terakhir.

“Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orang tua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN, itu silakan lanjut untuk 2020,” papar Nadiem di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain itu, Nadiem menuturkan keputusan mengganti format ujian nasional ini berdasarkan survei dan diskusi dengan orang tua, siswa, guru, hingga kepala sekolah. Hasilnya, materi ujian nasional dinilai terlalu padat sehingga fokusnya justru mengajarkan dan menghafal materi, bukan terkait kompetensi pelajaran.

BACA JUGA:  Erni Bajau: Anak-Anak Suku Bajau Pernah Bermain dengan KRI Nanggala-402

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kementerian Pendidikan yang diakses detikcom dan di Kutip BajauindonesiaCom, Rabu (11/12/2019), jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMP, SMA, hingga SMK akan digelar pada Maret dan April 2020. Kisi-kisi UN bahkan sudah dikeluarkan, agar bisa dipelajari oleh para siswa.

Namun ternyata, kini UN 2020 ditiadakan usai pandemi Corona menyerang Indonesia. Kemdikbud dan DPR sepakat bahwa UN 2020 ditiadakan demi keamanan dan kesehatan siswa.

“Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan untuk melindungi siswa dari COVID-19,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangannya, seperti dikutip Antara, Selasa (24/3/2020).

Benar saja, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memutuskan untuk meniadakan UN 2020. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari sistem respons wabah COVID-19.

BACA JUGA:  Tonton: SAPA SAPA BAJAU sesi 22 bag 1: Diskusi Kosa Kata Bahasa Bajau dengan Pak Sultan Thiger

“Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan Ujian Nasional, Selasa 24 Maret 2020 melalui video conference,” kata Juru Bicara Presiden, Fradroel Rachman, dalam keterangan tertulis.

Kemendikbud saat ini tengah mengkaji opsi pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) sebagai pengganti UN. Kendati demikian, lanjut Huda, opsi tersebut hanya akan diambil jika pihak sekolah mampu menyelenggarakan USBN dalam jaringan (daring).

“Kami sepakat bahwa opsi USBN ini hanya bisa dilakukan jika dilakukan secara daring, karena pada prinsipnya kami tidak ingin ada pengumpulan siswa secara fisik di gedung-gedung sekolah,” ujar Syaiful Huda.

Jika USBN via daring tidak bisa dilakukan, muncul opsi terakhir, yakni metode kelulusan akan dilakukan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah. Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan UN 2020 ini akan diganti dengan Ujian Sekolah. Dikatakannya, Kemendikbud akan mengalokasikan anggaran untuk kesiapan relawan terkait virus Corona.

BACA JUGA:  Ketua Umum POSBI Diundang Kementerian ATR BPN dalam FGD Membahas Hak Sertifikat Tanah Masyarakat Bajau

Akan ada realokasi anggaran Rp 300 miliar di Kemdikbud yang ditujukan untuk kesiapan relawan tenaga kesehatan dari kampus-kampus kesehatan,” terang Dede kepada wartawan, Selasa (24/3/2020).

Tinggalkan Balasan

error: Content is protected !!
× Chat Redaksi